Tidak ada foto kejadian
Belum ada bukti tindaklanjut
Detail data laporan dan proses tindaklanjut
OPD Tujuan Utama:
Yth. Pelapor (Masyarakat Peduli Pekerja Wonosobo), Terima kasih atas laporan dan kepedulian Saudara terhadap perlindungan serta kesejahteraan pekerja di wilayah Kabupaten Wonosobo. Menindaklanjuti aduan terkait kondisi upah, jam kerja, jaminan sosial (BPJS), serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja toko, warung makan, dan home industry di wilayah Kertek, Kalikajar, Kepil, dan Sapuran, bersama ini kami sampaikan beberapa hal: 1. Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan Sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan berada pada Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menerapkan ketentuan ketenagakerjaan bukan merupakan kewenangan Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo, melainkan dilaksanakan langsung oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 2. Koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Berdasarkan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Wilayah Kedu, disampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan dalam aduan tersebut memang ditemukan di lapangan. Pengawas Ketenagakerjaan juga telah melakukan kunjungan dan pembinaan terkait ketentuan ketenagakerjaan kepada beberapa perusahaan sektor UMKM. 3. Sosialisasi dan Pembinaan kepada Pelaku Usaha Usulan Saudara mengenai perlunya sosialisasi dan pembinaan agar pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk upah, dapat ditingkatkan secara bertahap merupakan masukan yang sangat penting dan perlu ditindaklanjuti. Disnakerintrans Kabupaten Wonosobo akan mendorong koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan serta perangkat daerah terkait, termasuk dinas yang membidangi perizinan dan UMKM, guna membahas langkah pembinaan yang tepat bagi para pelaku usaha. 4. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Sebelum pelaksanaan sosialisasi, diperlukan pembahasan dan koordinasi bersama antarinstansi terkait untuk mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang adil, pekerja mendapatkan perlindungan dan hak-haknya, serta pelaku usaha tetap dapat berkembang dan menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif dan kepedulian Saudara dalam menyampaikan aspirasi demi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Wonosobo. Terkait identitas pelapor, kami menghormati permohonan Saudara untuk menjaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian tanggapan dan tindak lanjut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo