Belum ada bukti tindaklanjut
Detail data laporan dan proses tindaklanjut
OPD Tujuan Utama:
Carbon Copy:
TANGGAPAN ATAS ADUAN NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2026 Terima kasih atas laporan, perhatian, dan kepedulian Saudara dalam turut mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2026 di Kabupaten Wonosobo. Pada prinsipnya, setiap ASN wajib menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas, integritas, serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa mana pun. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai ASN, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 huruf l, serta dipertegas melalui Surat Edaran Nomor 800.1.6.2/594/BKD Tahun 2026 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Sehubungan dengan laporan yang Saudara sampaikan, dapat kami jelaskan sebagai berikut: 1. Terkait dugaan ASN menjadi juru bicara dan menerima tamu di rumah calon kepala desa, apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membantu pencalonan, menyampaikan dukungan, menggalang suara, atau mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan netralitas ASN. Setiap ASN wajib menjaga jarak dari aktivitas politik praktis dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. 2. Terkait dugaan ASN mendampingi suami yang mencalonkan diri sebagai kepala desa untuk bersilaturahmi dan meminta doa restu kepada masyarakat, hubungan perkawinan dengan calon kepala desa tidak serta-merta merupakan pelanggaran netralitas ASN. Namun, apabila ASN yang bersangkutan secara aktif turut mengajak, meminta, mengarahkan, atau menggalang dukungan masyarakat untuk memilih suaminya, maka tindakan tersebut perlu diklarifikasi dan ditelaah lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perlu kami tegaskan bahwa kewajiban menjaga netralitas ASN berlaku baik pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu menjaga sikap, perilaku, dan tindakannya agar tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan politik. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo akan melakukan klarifikasi terhadap ASN yang dilaporkan, disertai pembinaan kepegawaian dan penguatan pemahaman mengenai kode etik serta kewajiban netralitas ASN. Kami juga akan mengingatkan seluruh kepala satuan pendidikan dan ASN di lingkungan Disdikpora agar senantiasa menjaga profesionalitas dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis selama tahapan Pilkades Tahun 2026. Apabila berdasarkan hasil klarifikasi dan pendalaman ditemukan adanya indikasi pelanggaran, penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah atau instansi yang berwenang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap seluruh ASN, khususnya kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik, dapat menjadi teladan dalam menjaga netralitas, tidak menyalahgunakan jabatan maupun pengaruhnya di tengah masyarakat, serta tetap fokus menjalankan tugas pelayanan pendidikan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Saudara dalam menjaga integritas ASN dan mendukung terselenggaranya Pilkades Tahun 2026 yang demokratis, aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Wonosobo.